Dalami Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Eks Kepala Satuan Pengawas Internal Perum Perindo

Kejaksaan Agung RI memeriksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) berinisial AK dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo. Adapun AK diperiksa sebagai saksi oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini, Senin (13/9/2021). "Saksi yang diperiksa yaitu AK selaku Kepala Satuan Pengawas Internal Perum Perindo," kata Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Ia menuturkan saksi diperiksa terkait dengan apakah ada audit dari satuan pengawas internal terkait dengan proses bisnis perdagangan ikan. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Perum Perindo," tukasnya. Sebagai informasi sebelumnya, menurut pihak Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat Perum Perindo menerbitkan medium term notes (MTN) atau biasa disebut utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan yang saat itu terkumpul dana MTN mencapai Rp 200 miliar.

Namun, sebagian besar dana yang dipakai untuk modal kerja perdagangan itu menimbulkan permasalahan kontrol transaksi yang kian hari kian lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet. Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati hati menjadikan perdagangan pada saat itu mengalami keterlambatan perputaran modal kerja dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp181,19 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Kerap Berperkara di MK Melawan Yusril, Apakah Hamdan Zoelva Merasa Yusril Jadi Lawan Terberat?

HAMDAN ZOELVA MENJAWAB (BAGIAN PERTAMA) Kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Hamdan Zoelva menegaskan bahwa seharusnya kubu sebelah menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bukannya mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Hamdan memahami AD/ART itu berlaku karena keputusan Menkumham. Namun dengan menguji materi […]

Read More
Nasional

Tragedi Susur Sungai di Ciamis, DPR Soroti Faktor Keselamatan hingga Izin Orang Tua 

Komisi X DPR RI menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya 11 siswa Madrasah Tsanawiah (MTs) Harapan Baru yang menjadi korban tenggelam saat mengikuti kegiatan menyusuri Sungai Cileueur, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (15/10/2021) malam. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan, faktor keselamatan harus menjadi pertimbangan utama saat sekolah menggelar agenda […]

Read More
Nasional

Arti Warna di Fitur PeduliLindungi: Warna Hijau, Kuning, Merah, Hitam, serta Cara Scan QR Code

Berikut ini arti warna pada banner QR Code PeduliLindungi. Masyarakat yang kesulitan mengakses aplikasi PeduliLindungi, dapat menggunakan aplikasi lain yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan RI. Kebijakan ini telah diresmikan dan mulai berlaku pada Jumat (1/10/2021). Sesuai dengan informasi pada laman publikasi kini fitur PeduliLindungi dapat diakses melalui aplikasi atau platform digital lain. Beberapa platform […]

Read More